Pohon: Tema dan Jumlah

Aku pohon tanpa akar

tertebas dari masa silam dan masa datang

bermula air kelamin zaman serba dadakan

aku lahir sebagai bayi jadah peradaban

hasil persetubuhan budaya

tanpa kesiapan mental masyarakatnya

(Sitok Srengenge, Testimoni Pohon Tanpa Akar, 1990)

INDONESIA belum pernah memiliki menteri pohon, menteri mengurusi penuh tentang pohon. Menteri pasti sibuk alias bekerja setiap hari, tiada libur dan malu ambil cuti. Konon, puluhan tahun Indonesia sedang menderita gara-gara pohon. Alam jadi tak keruan. Politik dan bisnis turut bermasalah bersumber pohon. Lakon asmara atau ritual terganggu oleh kemiskinan atau kehilangan pohon-pohon di pelbagai tempat. Pohon terbukti penting dalam sejarah dan penentuan masa depan Indonesia. Penting itu belum pernah menghasilkan menteri pohon.

Sekain tahun, usaha-usaha mengurusi Indonesia dengan pohon semakin marak. Berita penanaman pohon di pelbagai tempat sering terpampang di koran dan majalah. Pohon mungkin jadi berita dengan kuantitas berlebihan tapi masih sulit menggerakkan misi-misi mulia. Di berita-berita, kita membaca perusahaan, dinas pemerintah, universitas, atau komunitas mengadakan acara penanaman pohon. Mereka memilih beragam lokasi. Pada acara penanaman pohon, publik dihibur artis, mendapat pidato pejabat, atau diajak memecahkan rekor. Peristiwa menanam pohon bersama bertaraf nasional memastikan pemandangan ratusan atau ribuan orang menggunakan kaus-seragam. Pohon menjadi tema bagi acara-acara sekian pihak, belum tentu termulia.

Peristiwa menanam pohon bersama bertaraf nasional memastikan pemandangan ratusan atau ribuan orang menggunakan kaus-seragam. Pohon menjadi tema bagi acara-acara sekian pihak, belum tentu termulia.

Bencana demi bencana menguatkan dalih membuat program-program bertema pohon di seantero Indonesia. Pemerintah ingin tampil sebagai pihak paling getol. Pada 2019, pohon sering tema menentukan martabat pemerintah dalam usaha “menghijaukan” Indonesia atau “menjawab” bencana-bencana: banjir, longsor, dan pembakaran hutan. Pemerintah mengisahkan Indonesia menjadi tanah terlalu luas untuk ditanami miliaran pohon. Kerja itu disaingi atau didampingi oleh perusahaan-perusahaan besar memilih bertema pohon untuk timbal balik raihan laba. Misi penanaman pohon belum mutlak ke persembahan dan penghormatan alam. Semua pihak di acara-acara bertema pohon tetap memungkinkan berpamrih politik dan bisnis.

Kliping berita mengenai pohon membuat kita mendapatkan kejutan-kejutan. Penanaman pohon terus dilakukan menghasilkan foto dan pujian. Di kubu berbeda, pohon adalah masalah besar. Berita pohon tumbang menimpa rumah, kios, mobil, atau menutupi jalan terus bertambah. Pohon seperti pelaku atas luka, kematian, dan kerugian material. Orang-orang mungkin beranggapan pohon “berlaku” jahat saat ada hujan dan angin kencang. Pohon-pohon itu disalahkan atau mendapat kutukan. Pemerintah pun repot membuat kebijakan-kebijakan pemangkasan atau penebangan pohon. Dalih keselamatan publik diajukan agar ada sokongan publik. Di mata pemerintah, pohon bisa masalah dilematis. Keinginan membuat jalan tol, mengadakan trotoar, atau pelebaran jalan sering “membunuh” atau “memusuhi” pohon-pohon. Pemerintah biasa menjawab segala protes dengan sesumbar telah membuat taman-taman di kota.

Kita simak berita bertema pohon dari Jawa Barat. Berita masih berkaitan hal-hal rumit mengenai pohon tapi belum memaksa pembentukan kementerian pohon. Berita berjudul “Target 25 Juta Pohon pada 2020” dimuat di Suara Merdeka, 10 Desember 2019. Berita wajib dikliping di akhir tahun ketimbang kita berpikiran muluk tentang liburan, belanja bertaburan diskon, atau membuat pesta meriah. Kita ingin mengakhiri 2019 dengan pikiran-pikiran pohon, berlanjut ke tahun 2020. Indonesia masih bertema pohon sampai tahun-tahun mendatang!

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mencanangkan gerakan menanam 25 juta pohon selama setahun. Kita tak usah menganggap itu kewajiban terpenting di kerja birokrasi. Gerakan menanam pohon ingin melibatkan partisipasi publik. Surat resmi buatan pemerintah membuat gerakan itu diselenggarakan “serius” selama setahun. Pemerintah menginginkan para lulusan SD, SMP, SMA memberi pohon menandai keberakhiran studi. Para lulusan perguruan tinggi pun diharapkan memberi sumbangan pohon. Setiap lulusan memberi 20-50 pohon. Kebijakan mengarah ke institusi pendidikan. Para lulusan memberi pohon, belum tentu mereka diajak belajar pohon atau membagi pengetahuan pohon dalam pelbagai bentuk ke publik. Pohon seperti tanda kelulusan dan memenuhi surat edaran pemerintah saja.

Pemerintah mengisahkan pohon di lakon asmara. Pernikahan dan perceraian masuk dalih dalam memberikan pohon. Pasangan mau menikah dianjurkan memberi 10 bibit pohon. “Kewajiban” bagi pasangan memutuskan cerai lebih besar. Mereka diharapkan memberi 100 bibit pohon. Pemerintah terlalu bergairah mengadakan program bertema pohon. Pernikahan dan perceraian turut dimaknai dengan pohon, menggenapi capaian kebahagiaan dan lara. Kita berimajinasi kebijakan pohon itu diperhitungkan demi kebaikan-kebaikan, bukan memberi penjelasan dan pengisahan mengacu ke tradisi atau adab-ekologis. Pemerintah bekerja dengan data. Pohon itu semakin tema dan jumlah. Publik boleh menduga kebijakan di Jawa Barat itu menular ke segala arah. Penularan belum tentu memastikan Indonesia memiliki menteri pohon pada 2024.

Kita belum mengerti utuh atas pohon, berita-berita baru bermunculan dengan tema besar: perubahan iklim. Di Indonesia, buku-buku baru mengenai perubahan iklim sering dipajang di toko buku. Buku-buku sering terjemahan dari bahasa Inggris, berasal dari Eropa dan Amerika. Kita mungkin terlalu bodoh belajar perubahan iklim atau mengalami dampak perubahan iklim. Penjelasan-penjelasan kita baca dari riset atau pengisahan di negara-negara jauh. Kita diminta jadi pembaca sambil melihat Indonesia. Di buku-buku, Indonesia jarang dijadikan pusat perhatian dalam pengumuman petaka-petaka alam dan kegagalan manusia bermesraan dengan alam.

Kita membaca alinea akhir dalam tajuk rencana Kompas, 11 Desember 2019, berjudul “Komitmen pada Target Iklim.” Alinea mengacu Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UN FCC-COP) ke-25 di Madrid, Spanyol. Alinea merana: “Kita hanya memiliki satu bumi; kita harus dapat menyelesaikan permasalahan kenaikan suhu muka bumi atau menghadapi risiko punah sebagai umat manusia.” Tajuk rencana tak eksplisit menulis pohon. Kita memastikan pohon termasuk penting di debat-debat politik iklim atau studi-studi mengesankan kejahatan manusia pada alam. Pohon di isu perubahan iklim mungkin urusan besar bagi para pejabat, intelektual, dan aktivis. Isu masih agak sulit disampaikan ke awam dengan pilihan-pilihan pengisahan mengacu ke sejarah dan kealaman Indonesia.

Pada akhir 2019, kita diajak memikirkan pohon, sebelum liburan dan belanja memunculkan perkara terpenting: duit. Pilihan membaca berita pemerintah bertema pohon dan politik perubahan iklim mungkin berisiko menjadikan tahun baru “kelabu”, tak memerlukan pesta, bualan, dan ketololan. Kita perlahan membuat daftar sesalan. Di halaman rumah, tak pohon. Di pinggir jalan, pohon-pohon berkurang. Sekolah-sekolah di kota miskin pohon. Pusat-pusat perbelanjaan dan pusat hiburan memilih sepi dari pohon-pohon. Sekian tempat ibadah pun belum terlalu mementingkan pohon. Pada tahun-tahun mendatang, daftar sesalan semakin panjang. Sedikit saja terjawab dengan bijak. Begitu.

Bandung Mawardi,

kuncen Bilik Literasi

F